SOAL AMANDEMEN/PERUBAHAN UUD NRI 1945

SOAL AMANDEMEN UUD NRI 1945 Berilah Tanda Silang ( X ) pada salah satu Jawaban yang dianggap paling benar ! Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah … a. pemanfaatan sumber dana kurang jelas dan tidak transparan b. kritik/saran dari masyarakat dapat untuk perbaikan c. dualisme peradilan kurang menjamin kepastian hukum d. kekuasaan BPKP tidak jelas karena sangat tergantung kepada presiden e. kekuasaan presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan bersifat personal Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat adalah … a. susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI b. memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius c. momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan d. pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia e. motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 adalah … a. kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME b. kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan program pembangunan c. adanya momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan d. pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa e. kehidupan bangsa Indonesia yang seimbangan antara material dan spiritual Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI 1945 dengan Pembangunan Nasional adalah … a. berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur b. berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab c. berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia d. pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat e. pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Pokok Pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat Tuhan YME adalah yang… a. Pertama d. Keempat b. Kedua e. Pertama dan Keempat c. Ketiga Pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI 45 yang berkaitan erat dengan usaha pemerintah dalam menyelenggarakan rakyat adalah pokok pikiran yang … a. Pertama d. Keempat b. Ketiga e. Pertama dan Keempat c. Kedua Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan, kedudukan Pancasila berdasarkan Tap tersebut adalah sebagai … . a. Dasar Negara b. Pandangan Hidup c. Kepribadian Bangsa d. Sumber Hukum Dasar Nasional e. Cita-cita dan Tujuan Nasional Sebelum dibentuknya MPR/DPR berdasarkan hasil pemilu, pelaksanaan Badan Legislatif dipegang oleh … . a. MPRS b. DPRS c. DPAS d. KNIP e. BPUPKI Pengesahan hasil amandemen ke-4 UUD NRI 1945 dilaksanakan pada … . a. 21 Mei 1998 b. 10 Agustus 1999 c. 16 Agustus 2000 d. 10 Agustus 2002 e. 10 Agustus 2003 Pada hakikatnya landasan hukum yang menjelaskan tentang kewajiban dasar warga negara dalam menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi negara dan dasar negara adalah ... a. TAP MPR No. XX/MPRS/1966 b. Pembukaan UUD 1945 alinea I c. Pembukaan UUD 1945 alinea II d. Pembukaan UUD 1945 alinea III e. Pembukaan UUD 1945 alinea IV Perhatikan data berikut : 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, 2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD, 5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, 6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ... a. Nomor 1, 2, dan 3 b. Nomor 3, 4, dan 5 c. Nomor 2, 4, dan 6 d. Nomor 3, 4, dan 6 e. Nomor 1, 3, dan 5 Perhatikan data berikut : 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, 2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD, 5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, 6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ... a. Nomor 1, 2, dan 3 b. Nomor 3, 4, dan 5 c. Nomor 2, 4, dan 6 d. Nomor 3, 4, dan 6 e. Nomor 4, 5, dan 6 Lembaga Negara yang dibentuk Setelah Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dan berada di luar Mahkamah Agung. Serta memiliki kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung ….. a. Dewan Perwaklan Rakyat d. Mahkamah Konstitusi b. Dewan Perwakilan Daerah e. Badan Pemeriksa Keuangan c. Mahkamah Agung Lembaga baru setelah Amademen UUD NRI 1945 yang memiliki kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24B adalah ..... a. Juru Bicara Presiden d. Mahkamah Konstitusi b. Dewan Pertimbangan Presiden e. Komisi Yudusial c. Mahkamah Agung Menurut UUD NRI 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah .... a. Rakyat yang memilih d. Dewan Perwakilan Rakyat b. Mahkamah Konstitusi c. Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Mahkamah Agung SOAL PASAL-PASAL Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik . Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu… a. Pasal 1 ayat 1 b. Pasal 1 ayat 2 c. Pasal 4 ayat 1 d. Pasal 4 ayat 2 e. Pasal 2 ayat 1 Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 pada hakikatnya menyatakan tentang …. a. Indonesia adalah negara kesatuan b. Indonesia adalah negara hukum c. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat d. Bentuk Pemerinthan Indonesia adalah Republik e. Presiden pemegang kekuasaan menurut UUD NRI 1945 Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari .... a. DPR dan MPR b. DPR dan DPD c. DPR dan DPRD d. DPD dan DPRD e. DPRD I dan DPRD II Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada …. c. Pasal 1 ayat1 d. Pasal 1 ayat 2 e. Pasal 2 ayat 1 a. Pasal 4ayat 1 b. Pasal 4 ayat 2 Setelah adanya amandemen I UUD NRI 1945 khususnya pasal 5 ayat 1, mengakibatkan adanya perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden … a. memperhatikan keinginan DPR b. berhak mengajukan RUU kepada DPR c. menyatakan perang dengan persetujuan DPR d. mengangkat duta dengan pertimbangan DPR e. memberi gelar dan tanda kehormatan sesuai UU Menurut Pasal 11 UUD NRI 1945 dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain presiden memerlukan persetujuan dari ... a. Dewan Perwakilan Rakyat d. Mahkamah Konstitusi b. Mentri luar negeri e. Mahkamah Agung c. Panglima TNI Menurut pasal 14 UUD NRI 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan .... a. Dewan Perwakilan Rakyat d. Pengadilan Banding b. Mahkamah Agung e. Menteri Hukum dan HAM c. Mahkamah Konstitusi Sifat Pemilu berdasarkan pasal 22E ayat 5 UUD NRI 1945 ialah... a. jujur, adil, dan mandiri b. nyata, mandiri, dan adil c. langsung, umum, dan tetap d. nasional, tetap, dan mandiri e. nasional, mandiri, dan langsung Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI 1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal … a. menetapkan UU b. menyatakan perang c. menetapkan anggaran d. mengangkat duta dan konsul e. mengangkat menteri-menteri Berdasarkan Pasal 23A UUD NRI 1945, warga negara memiliki kewajiban terhadap negara dalam hal ... a. Membayar pajak b. Mencerdaskan kehidupan Bangsa c. Memajukan Kesejahteraan Umum d. Ikut serta dalam pembelaan negara e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Menurut Pasal 23E UUD NRI 1945 Lemabaga negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah .. a. Dewan Perwakilan Rakyat d. Mahkamah Konstitusi b. Dewan Perwakilan Daerah e. Badan Pemeriksa Keuangan c. Mahkamah Agung Keberadaan Bank Central sebagai lembaga keuangan negara yang independen diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu...... a. pasal 23 A d. pasal 23 D b. pasal 23 B e. pasal 23 E c. Pasal 23 C Menurut Pasal 23F UUD NRI 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari ..... a. DPR d. DPD b. MPR e. MA c. Presiden Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki persamaan didalam hukum dan pemerintahan. Pernyataan tersebut terdapat dalam ... a. Pasal 26 UUD NRI 1945 d. Pasal 28 UUD NRI 1945 b. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 e. Pasal 30 UUD NRI 1945 c. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 , warga negara Indonesia memilik hak ... a. Kedudukan yang sama dalam hukum b. Kedudukan yang sama dalam pemerintahan c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak d. Memasuki organisasi sosial dan politik e. Ikut serta dalam pemelihan umum dan pemerintahan Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 diantaranya … . a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa b. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak memeluk suatu agama d. Hanya ada lima agama yang diakui oleh negara e. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara Kepolisian Negara Indonesia republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani, masyarakat serta menegakkan hukum. Pernya-taan tersebut terdapat dalam ... a. Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 d. Pasal 30 ayat 3 UUD NRI 1945 b. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 e. Pasal 30 ayat 4 UUD NRI 1945 c. Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasioanal. Rumusan pasal tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal ….. a. pasal 31 ayat 1 b. pasal 31 ayat 2 c. pasal 31 ayat 3 d. pasal 31 ayat 4 e. pasal 31 ayat 5 Negara bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pernyataan tersebut terdapat pada ... a. Pasal 32 UUD NRI 1945 d. Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945 b. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 e. Pasal 34 ayat 3 UUD NRI 1945 c. Pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ... a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung b. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR c. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim d. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang e. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik. SOAL UMUM Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga ..... a. MPR, DPR, DPRD dan DPD b. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman c. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial e. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung Perubahan asas Pemilu dari masa orde baru ke masa reformasi terlihat pada .... a. Pelaksanaan Pemilu oleh KPU b. Penerapan asas Luber dan Jurdil c. Jumlah peserta parpol jadi bertambah d. Penyelenggara Pemilu bukan pemerintah e. Jumlah anggota DPR yang dipilih lebih banyak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 didasarkan pada … a. UU No. 22 tahun 2007 d. Pasal 24 UUD NRI 1945 b. UU No. 2 tahun 2008 e. Pasal 25 UUD NRI 1945 c. UU No. 42 tahun 2008 Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, Landasan hukum pelaksanaan sistem kepartaian di Indonesia didasarkan pada … a. UU No. 22 tahun 2007 d. Pasal 24 UUD NRI 1945 b. UU No. 2 tahun 2008 e. Pasal 25 UUD NRI 1945 c. UU No. 42 tahun 2008 Pada hakikatnya Kepala Negara dan kepala Pemerintahan di jabat oleh orang yang sama. Hal tersebut merupakan penerapan dari Sistem Pemerintahan ..... a. Presidensial b. Parlementer c. Quasi parlementer d. Referendum Obligatoir e. Referendum Fakultatif Dibawah ini merupakan salah satu ciri penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial yaitu ..... a. Presiden dapat membubarkan Parlemen b. Raja atau Ratu hanya sebagai Kepala Negara c. Pemberian Mosi tidak Percaya oleh Parlemen d. Perdana Mentri bertanggung jawab kepada Parlemen e. Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Dalam mengangkat pejabat negara, seperti Duta Besar, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan kepala kepolisian. Presiden RI perlu pertimbangan dan/atau persetujuan dari Lembaga ..... a. Komisi Yudisial b. Mahkamah Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Dewan Perwakilan Rakyat e. Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti oleh kepala Negara, presiden meminta pertimbangan dari … a. Mahkamah Agung b. Pengadilan Banding c. Mahkamah Konstitusi d. Dewan Perwakilan Rakyat e. Menteri Hukum dan HAM Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali .... a. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang b. Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden c. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik. d. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum e. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar